DPRD Kota lubuklinggau Gelar Paripurna Pidato Kenegaraan Presiden HUT RI ke-78

LUBUKLINGGAU-WONG DALAM.COM-Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe bersama Wakil Wali Kota H Sulaiman kohar hadiri rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI dalam rangka HUT RI ke-78 di gedung paripurna DPRD Kota Lubuklinggau. Rabu (16/8).

 

Dalam kegiatan ini, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lubuklinggau H Rodi Wijaya didampingi Waka I Hendri Juniansyah dan Waka II Hambali Lukman.

 

Hadir langsung Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha, Kajari Riyadi Bayu, Kasim 0406 Mayor Inf Nur Sigit Prasetyo, Kepala Kantor Kemenag Lubuklinggau Abdul Haris, Kepala BNN Lubuklinggau AKBP Himawan Bagus Riyadi serta seluruh kepala OPD, Camat dan Lurah dilingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau.

 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan sebagai pemimpin untuk menghadapi pilihan kebijakan yang semakin sulit, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan (public trust).

“Pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” ujarnya dalam pidato kenegaraannya.

 

Menjelang tahun kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024, Presiden Jokowi juga berharap agar pertarungan politik nanti tetap diliputi kesantunan dari setiap tokoh dan masyarakat yang memeriahkannya.

 

Dalam pidatonya tersebut, Jokowi menyampaikan, untuk mencapai Indonesia emas, maka tantangan ke depan tidak mudah.

 

"Tantangan ke depan tidaklah mudah, pilihan kebijakan akan semakin sulit. Sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer," ungkapnya.

 

Maka dari itu, Jokowi mengatakan, seorang pemimpin harus mempunyai public trust atau kepercayaan dari masyarakat agar kebijakan yang diterapkan bisa dijalankan dengan baik.

 

Lantaran, kepercayaan dari masyarakat tersebut dinilai sebagi faktor penentu berjalan atau tidaknya suatu kebijakan.

 

"Oleh sebab itu, menurut saya pemimpin itu, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan," ungkap Jokowi.

 

"Faktor bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya suatu keputusan," sambungnya.

 

Public trust tersebut, kata Jokowi, merupakan modal politik untuk memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia.

 

"Inilah adalah modal politik untuk memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia," katanya.

 

Dikatakan Jokowi juga, bahwa seorang pemimpin juga memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.

 

"Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa," pungkasnya.(DAVID/ADV)